Klaim Harta Waris Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Duga Majelis Hakim Simpangi Hukum Acara

Modernis.co, Malang – Sidang perkara perdata No.1672/Pdt.G/2021/Pa.Mlg tentang  waris, yang diajukan oleh Supriyanto, Sukma, Andaru, dan Samodra, menggugat Dra. Siti Aminah, kembali digelar dengan agenda pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Januari 2022 mendatang.

Pelaksanaan sidang perkara tersebut sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2021, di Pengadilan Agama Malang, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dra.Hj. Sriyani,.M.H, adapun dalam gugatannyai penggugat mengklaim obyek-obyek sengketa yang berada di Jalan.A.Yani No.163, sawah di Jalan Tombro, rumah di Jalan Simpang Borobudur Utara III No.16, rumah di perum Mangliawan Permai Blok D/12 dan D/10 adalah harta waris peninggalan Bpk alm.Muliin dan Ibu almh.Surati.

Padahal obyek-obyek tersebut faktanya sama sekali tidak ada kaitannya dengan obyek warisan peninggalan Bpk alm.Muliin dan Ibu almh.Surati.
 
Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum tergugat Abraham G.Wicaksana,.S.H advokat dari Kantor Hukum Lincoln Law Office dalam keterangan tertulis, Rabu (12/01/2022).

Abraham menuturkan bahwa fakta yang terungkap di muka persidangan, Para Penggugat mengajukan 10 item alat bukti surat yakni bukti P-1 s/d bukti P-10, yang bukan merupakan bukti surat yang otentik, Bukti P-6 s/d P-10 hanyalah merupakan suatu pernyataan-pernyataan sepihak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, selain itu pembuat pernyataan juga sama sekali tidak dihadirkan sebagai saksi oleh Para Penggugat.

“Maka dengan demikian cukup beralasan jika obyek-obyek yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan suatu obyek waris peninggalan bpk alm.Muliin dan Ibu almh.Surati, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan suatu gugatan yang mengada-ada tanpa bukti yang kongkret dan otentik,” jelasnya.

Bukti kirim surat Lincoln Law Office

Ia  juga membeberkan kejanggalan-kejanggalan / keanehan, dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, pada tanggal 4 November 2021 ketika Tergugat belum mengajukan alat bukti surat maupun mengajukan saksi, faktanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sita jaminan terhadap obyek-obyek tersebut, padahal menurutnya suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan berdasarkan data-data / bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak sebelumnya, baik dari Penggugat maupun Tergugat.

“Maka apa dasar dikabulkannya sita jaminan tersebut? Tentunya hal tersebut patut diduga sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yang sangat mencolok.” tegasnya.

Abraham melanjutkan pihak Tergugat membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, dengan mengajukan 26 item alat bukti surat yakni bukti T-1 s/d T-26, yang merupakan suatu bukti-bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, di antaranya terdapat SHM atas nama Dra Siti Aminah untuk obyek yang berada di Jalan.A.Yani No.163 yang diperoleh Tergugat berdasarkan hibah dari Sri Setyowati.

Kemudian untuk obyek yang berada di Jl.Simpang Borobudur Utara III tersebut dibeli dari seseorang bernama Soedarmi, adapun obyek sawah yang berada di Jalan Ikan Tombro dibeli dari seseorang bernama Nurkazan, sedangkan obyek yang berada di Mangliawan permai Blok D/12 merupakan harta milik seseorang bernama Erwin Andriyanto Redy sesuai dengan yang tertera di SHM dan obyek yang terletak di Mangliawan Permai Blok D/10 merupakan harta pribadi milik Bpk Mochamad Alie juga sesuai yang tertera di SHM, hal ini juga dipertegas oleh keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di muka persidangan, yang seluruhnya mendukung keterangan-keterangan dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat.

“Hal tersebut bukan suatu rekayasa karena benar adanya akta-akta otentik yang dimiliki oleh Tergugat Dra.Siti Aminah, karena dalam riwayat akta-akta otentik maupun SHM-SHM tersebut tidak satupun terdapat nama Bpk.alm.Muliin dan atau Ibu.Almh.Surati, sehingga jika diklaim sebagai harta waris tentunya tidak benar dan tidak beralasan,” katanya.

Selain itu, faktanya, Advokat asal Malang ini menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagai dugaan pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Juncto Pasal 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Sebagaimana fakta-fakta tersebut, Abraham berharap agar Majelis Hakim bersikap obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, r sesuai koridor yang di tentukan oleh kode etik hakim maupun undang-undang yang berlaku.

“Karena terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut dikhawatirkan berdampak pada suatu putusan  yang sesat, tidak obyektif serta tidak sesuai fakta yang sebenarnya,” pungkasnya. (AW)
 
 

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda via website kami!

Bagikan di

Leave a Comment