Kenaikan Cukai Tembakau Bukan Kepentingan Sepihak

Modernis.co, Samarinda – Dikabarkan Pemerintah akan menaikan harga rokok di Indonesia, para perokok siap-siap merogoh kocek lebih dari biasanya. Pemerintah kita ingin memberi harga rokok lebih mahal di setiap tahunnya, dikarenakan faktor-faktor tertentu, salah satunya untuk memulihkan perekonomian negara, Pasalnya cukai dari rokok sangat besar kontribusinya untuk pemasukan tarif cukai.

Ada pertimbangan terhadap Industri rokok ini yang telah berkontribusi besar untuk perekonomian, tetapi disatu sisi lain bisa menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan. Dalam pembahasan simplifikasi tarif layer, Kementrian Keuangan yang merencanakan reformasi harga Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai dapat merugikan para petani tembakau. Para petani tembakau juga menyatakan bahwa aturan simplifikasi tarif layer untuk Cukai Hasil Tembakau sangat berdampak mematikan petani dan komoditas tembakau lokal.

Pemerintah seharusnya memperhatikan UU dahulu sebelum menaikan harga rokok seperti di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai dalam penyusunan rencana kebijakan CHT tahun 2001, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan berbicara tentang amanat Pasal 5 Ayat (4) UU tentang Cukai disebutkan bahwa dalam membuat alternative kebijakan untuk mengoptimalkan target penerimaan Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan kondisi industry dan aspirasi pelaku usaha industry.

Perkumpulan GAPPRI menyatakan bahwa amanat UU tentang Cukai tidak dijalankan pemerintah dengan baik. “Sementara ratusan pabrik rokoksudh menutup operasi dan sebagian kecil yang masih survei kehilangan konsumen akibat tingginya harga rokok,” ujar Henry Najoan.

Kenaikan tarif CHT diperkirakan sebesar 13-20% yang diinginkan oleh Kementrian Keuangan. Tetapi rencana kebijakan kenaikan tarif CHT ini belum disampaikan ke para pengusaha. Kebijakan ini seharusnya dilakukan secara transparan dan terukur dan IHT tidak menjadi korban dalam kebijakan ini, seperti yang diharapkan Perkumpulan GAPPRI. Perkumpulan GAPPRI sangat berharap untuk Industri Hasil Tembakau (IHT) ini dapat berkesempatan melakukan pemulihan minimal 2 tahun.


Mereka berharap kepada Pemerintah agar dapat mendengarkan aspirasi pelaku usaha, hingga pertimbangan yang objektif bisa menjadi lebih bijak dan harmonis, Dalam rencana menaikan tarif Cukai Hasil Tembakau ini jelas mendapatkan penolakan oleh para petani, Pada dasarnya jika harga cukai yang di bayarkan oleh perusahaan atau pabrik rokok naik, para petani akan mendapatkan kerugian yang cukup besar dari biasanya.

Pasalnya pabrik bisa mengambil tembakau lebih sedikit atau petani menurunkan harga tembakau dari biasanya, Tidak hanya petani yang menolak, kepala desa di Kabupaten pun ikut menolak rencana kenaikan tarif cukai ini karena dinilai menimbulkan kesengsaraan, Salah satunya Kades Bansari Kecamatan Bansari Samino melihat warganya yang berkerja sebagai petani sangat merasakan penurunan pendapatan, dan kehancuran system perdagangan tembakau di tahun 2020 ini.

JIka ini disahkan OKtober-November jelas bisa saja akan mulai diterapkan pada tahun 2021, dan kenaikan itu bisa sangat berdampak sangat besar bagi para petani terhadap perekonomian mereka, Agus Setiawan, Sekretaris Pengurus Pusat APTI mengirimkan aspirasi permohonannya kepada Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan kebijakan kenaikan cukai tersebut, karena imbas kenaikan cukai ditahun 2020 sudah sangat terasa. Petani tembakau asal Magelang juga menyampaikan bahwa kenaikan cukai di Indonesia ini sudah sangat merugikannya dan sangat berdampak buruk sehingga meminta agar di batalkan.

Dalam situasi pandemic Covid-19 ini bukanlah kebijakan yang baik bagi para petani, Industri rokok juga akan sangat berat dalam melakukan pengolahan tembakau, dan bagi para petani bisa menjadi hambatan untuk mengelola tembakau, Sahminudin mengungkapkan, naiknya cukai sangatlah akan berdampak terhadap serapan tembakau yang langsung drop dikarenakan produksi rokok menurun, dan produksi petani juga akan landai.

Ini menjadi tamparan keras terhadap pendapatan petani tembakau di Indonesia, Ia juga mengatakan Pemerintah kita harusnya memperhatikan beberapa sudut pandang untuk menaikan cukai tersebut, bukan hanya kesehatan dan tenaga kerja tapi juga pendapatan para petani yang akan menurun sangat drastis.

Dipenghujung tahun ini para petani tembakau dan berbagai industri tembakau sangat menantikan kabarnya kebijakan dan peraturan dari pemerintah tentang kenaikan tarif cukai yang telah direncanakan lalu, Setelah pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, para industri akan terus menantikan peraturan selanjutnya, terutama Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terus menanti kebijakan kenaikan tarif cukai ditahun 2021.

Beredar kabarnya, kenaikan cukai senilai 17-19%. Tentu nilai tersebut sangat berat bagi para pelaku IHT jika disahkan. Karena kenaikan yang tinggi diawal tahun 2020 sangat berat bagi para Industri Hasil Tembakau. Pertimbangan Kementrian Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kenaikan cukai rokok sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo yang mengedepankan sumber daya manusia yang maju, serta Indonesia yang unggul.

Sri Mulyani awalnya mengumumkan kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% ditahun 2021. “Kebijakan cukai ini adalah besaran tarif cukai hasil tembakau yang berubah dan perlu kami naikkan dalam suasana masih terjadinya Covid-19”. Lima hal yang menjadi pertimbangan Sri Mulyani untuk kenaikan cukai ditahun 2021.

Pertama, mengenai kesehatan bagi anak-anak dan perempuan. Kenaikan tarif CHT ini bertujuan bisa mengendalikan konsumsi rokok di kalangan usia 10-18 tahun yang diupayakan turun sesuai target RPJMN sebesar 8,7% ditahun 2024. Kedua, naiknya CHT melihat dari segi tenaga kerja di industri sigaret kretek (SKT) yang memiliki tenaga kerja sebanyak 158.552 orang. Hal inilah yang membuat tarif cukai pada SKT tidak naik tahun depan. Ketiga, kebijakan kenaikan cukai mengarah ke asek para petani. Sri Mulyani berkata bahwa kenaikan cukai ini memperhatikan serapan tembakau dari petani lokal, dan dia memiliki harapan di sekitar 526.000 kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani tembakau tidak mendapatkan ancaman terhadap kenaikan CHT ini.

Keempat, mengenai naiknya cukai yang semakin tinggi bisa membuat maasyarakat berinisiatif memprofuksi rokok ilegal yang tidak memiliki cukai. Maka kebijakan UMKM akan memberi pemihakan melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), dan sekaligus memperketat pengawasan masuknya rokok ilegal. Kelima, mengarah ke perekonomian negara, agar cukai tahun depan menerima nilai pemasukan lebih besar dan bisa dipergunakan untuk program pembangunan nasional.

Sekian lamanya menunggu keputusan pemerintah dalam hal kenaikan tarif CHT, kini para petani dan juga industri tembakau dapat bernafas lega. Karena pada Kamis, 10 Desember 2020, dinyatakan sah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.Kebijakan ini telah melalui berbagai aspek pertimbangan sehinggan dibuat pertimbangan yang sesuai visi misi Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa lebih maju dah unggul dalam sumber daya manusia (SDM).

Tujuan naiknya cukai rokok ini agar bisa mengurangi angka konsumen dan konsumsi rokok diusia 10-18 tahun tersebut. Dan semoga kebijakan pemerintah ini tidak merugikan para petani karena dengan banyaknya pertimbangan yang dilakukan.

Oleh : Muhammad Luthfi (Aktivis Mahasiswa)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment