Hukum yang Berkeadilan bagi Buruh dalam Pusaran Investasi Asing

“Keadilan merupakan tanggung jawab negara untuk mendistribusikan kepada masyarakat dan hukum memastikan agar itu benar-benar sampai ke masyarakat secara merata

(Aristoteles)

Modernis.co, Malang – Seringkali kita melihat bahwa kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan megalami kontra produktif, pasalnya berbagai macam peraturan tentang ketenagakerjaan belum sepenuhnya berpihak kepada para pekerja atau tenaga kerja itu sendiri, justru bertentangan dengaan semangat dasar sebagai sebuah bangsa yang menjamin keadilan  bagi seluruh warganegara.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan sangat pro terhadap para investor, sehingga membuat negara tak berdaya sebagai sebuah nation seakan-akan negara ini akan segera runtuh dan bubar apabila tidak ada para investor yang menanam investasi. Padahal Konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikelola dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (vide pasal 33 ayat 3 UUD 1945).

Semangat tersebut selaras dengan peraturan pemerintah No 2 tahun 1958 bahwa semua perusahaan peninggalan belanda dibawah kuasa Pemerintah Republik Indonesia antara lain Badan Usaha Dagang PP No 33 tahun 1958, Badan Usaha Pharmasi PP No 1 tahun 1960, Perusahaan Industri Pertambangan PP No 50 1959, dan Perusahaan Pusat Perkebunan Negara PP No 4 dan No 19 tahun 1959.

Semua peraturan yang berakaitan dengan perusahaan eks-belanda tersebut kemudian diakomidir dalam Perpu No 19 tahun 1960 yang disahkan menjadi Undang-Undang No 19 tahun 1960 yang mengatur beberapa poin penting dalam ketenagakerjaan diantaranya : Pertama,  bahwa fungsi perusahan negara bertujuan untuk menjamin kelancaran perekonomian negara, Kedua, ekonomi berdasarkan sosialisme indonesia, ketiga, daerah swasta dalam pembinaan dan penyelenggaraan perusahan negara serta Keempat, ketentraman dan kesenangan kerja bagi tenagakerja (Jur M. Udin Silalahi, 2005 ; 9)

Baca Juga : https://modernis.co/2020/01/15/hilangnya-asas-kesamaan-dalam-hukum/

Namun, semua itu telah menjadi sebuah peristiwa di republi ini apalagi kalau malihat situasi saat ini yang seakan-akan cita-cita luhur pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi utopis atau Conditionally Constitutioan yang sulit untuk dicapai, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan paket kebijakan yang nihil keberpihakannya terhadap pekerja seperti hapusnya upah minimum, struktur upah diatur oleh negara dengan semangat investasi, buruh menerima gaji harian dan apabila buruh berhalangan kerja tidak akan dibayar, phk tanpa pesangon serta tidak ada lagi advokasi hukum  oleh serikat buruh.

Pada hal access to justice atau akses hukum yang berkeadilan bagi buruh melalui advokasi hukum sangat dibutuhkan oleh para pekerja sehingga tidak mengarah pada sistem kerja imperialisme dan kolonialisme, karena hal tersebut bertengangan dengan internatioanal labour standard (ILO) yang memperjuangkan jaminan hak asasi manusia dalam hukum perburuhan internasional sehingga terciptannya keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.

Indonesia merupakan salah satu peserta konferensi pada sidang ke 86 bulan juli 1998 dan menjadi negara di asia yang pertama merativikasi 18 buah konvensi ILO yang salah satunya adalah Convensi Dasar ILO No. 29 dan No. 105 dirativiasi dalam Undang-Undang No 19 tahun 1999 tentang larangan kerja paksa (Ike farida : 2017, 80)

Akses-akses keadilan lainnya adalah ketidak berdayaan bagi para pekerja apabila berhadapan hukum dengan perusahaan yang memiliki segala kemapuan baik finansial maupun bekti-bukti dengan berbagai masalah hukum yang beragam dalam perselisihan hubungan industrial, perselisahan yang sering terjadi adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara buruh atau serikat buruh dengan perusahaan. (YLBHI Jakarta : 2014, 39)

Perselisihan-perselisihan tersebut mau tidak mau memerlukan advokasi untuk menjamin keadilan hukum bagi buruh sehingga berbagai bentuk langkah yang ditempuh baik non litigasi maupun litigasi seperti langkah upaya biparti musyawarah dan mufakat, atau tripartite mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta upaya hukum litigasi melalui gugatan perselisihan hubungan industrial dikamar perdata khusus.

Upaya-upaya hukum demikian seringkali para pekerja tidak tau sehingga kebanyaan mereka pasrah dengan keadaan dan menerima bagitu saja keputusan dari perusahaan walaupun mereka tau bahwa keputusan tersebut sangat merugikan bagi mereka. Bilamana negara punya keinginan untuk melindungi para pekerja seharusnya akses hukum yang berkeadilan melalui advokasi hukum litigasi dapat dipermudah  antaralain ;

pertama, pemberlakuan pembuktian terbalik hal demikian dikarenakan para pekerja atau buruh tidak memiliki dokumen yang dapat dijadikan alat bukti karena seluruh dokumen dipegang oleh pihak perusahaan dan sangat sulit untuk di akses, sehingga kemungkinan terburuknya adalah sulit atau tidak bisanya membuktikan dalil-dalil gugatan. Pada hal asa hukum menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikannya, alhasil besar kemungkinan meraka akan kalah dipersidangan.

kedua, finansial baik biaya bayar perkara maupun legis perkara yang dibayarkan kepada negara sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang No 2 tahun 2004 tengang Peraturan Pelaksana Perselisian Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa perkara PHI yang nominalnya di bahwah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditanggung oleh negara.

Ketiga, tidak adanya eksekusi sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan, bahwa dalam eksekusi perlu dilakukan permohonan kepada ketua pengadilan dengan maksud objek sengket atau kewajiban bagi pihak yang kalah dalam putusan dapat dilaksanan, supaya terjaminnya hak bagi pihak yang menang dalam putusan agar jangan sampai hanya menang diatas kertas saja pada hal putusan sudah inkracht van gewijsde.

Oleh karena itu advokasi hukum  dan bantuan hukum bagi pekerja atau buruh tetap dilakukan dan harus ada walaupun adanya upaya dari pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja meniadakan advokasi namun akses hukum yang berkeadilan tetap mereka peroleh.

Oleh: Firdaus (Kabid Hikmah IMM Tamaddun FAI Periode 2017 – 2018)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment