Harta, Tahta dan Korupsi di Indonesia

Modernis.co, Malang – Memasuki bulan November 2019 silam terdengar kabar yang cukup menghebohkan dari China. Datang kabar wabah virus Corona atau Covid-19 yang sekarang telah menjadi pandemi global.

Saat itu pemerintah Indonesia tidak begitu percaya dengan adanya Wabah Virus tersebut dan terkesan mengabaikannya. Rasa duka yang tersebar di berbagai media seakan-akan hanya terucap di mulut saja.

Pada awal tahun 2020 mulai bermunculan berita dari negara lain yang mungkin tidak jauh dari negara China yang menjadi sumber datangnya Virus tersebut. Mulai bermunculan kabar dari Negara Jerman dan sekitarnya yang melakukan penutupan akses masuk maupun keluar dari wilayahnya.

Saat itu Indonesia masih belum juga mempercayainya bahkan Presiden kita pun mengatakan di berbagai media massa bahwa “Virus Corona tidak akan masuk Indonesia karena suhu Indonesia yang panas membuat Virus itu mati dan tidak akan bertahan lama”.

Sampai akhirnya memasuki bulan Maret terdengar lagi kabar bahwa beberapa dari warga Negara Indonesia terjangkit Virus Corona atau Covid-19.

Mulai saat itu pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan percobaan dalam waktu dua minggu. Sehingga seluruh kegiatan yang biasanya di luar rumah berganti di rumah atau WFH (work from home). Namun masa pandemi ini rupanya belum berakhir juga sehingga PSBB menjadi opsi lanjutan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Hampir seluruh kegiatan terpaksa di rumah, mulai dari akses kegiatan penerbangan harus berhenti, baik bagi pendatang maupun warga lokal yang ingin keluar dari daerahnya. Begitu pun bagi yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Tentu tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi sudah menjadi hal yang biasa di berbagai Negara.

Dampak dari Pandemi Covid-19 mengenai seluruh kalangan masyarakat Indonesia, hampir Satu Indonesia merasakan dampak Pandemi dalam berbagai aspek. Salah satunya yang terjadi di Indonesia, banyak pekerja di PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga saat ini Indonesia mengalami darurat kemiskinan yang hampir menyeluruh.

Seperti Negara lainnya, setiap warga Negara mendapatkan Bantuan Sosial (bansos) berupa uang tunai maupun bahan pokok. Indonesia juga memberikan bansos kepada masyarakatnya yang berada di berbagai daerah yang darurat. Mulai dari Jabodetabek lalu daerah-daerah terpencil lainnya. Selanjutnya dana seperti apa yang masyarakat dapatkan?.

Dana Penyaluran yang terjadi di wilayah Batam turun dalam bentuk sembako. Seharusnya setara dengan nominal sebesar enam ratus ribu rupiah untuk masyarakat sesuai edaran pemerintah. Namun sembako yang di dapatkan masyarakat hanya senilai kurang dari dua ratus ribu rupiah. Bahkan mereka mengeluhkan sembako yang mereka dapatkan kurang berkualitas.

Banyak dana yang menyeleweng dari yang seharusnya, seperti yang terjadi pada wilayah Jabodetabek. Seharusnya dana tercurah untuk rakyat yang masuk dalam data RT maupun RW setempat yang di awasi dari Kelurahan dan Kecamatan setempat.

Jangankan berharap mendapatkan dana bansos dengan utuh, separuh dari hak bantuan dana saja tidak mereka rasakan. Yang ada pemberian dana itu jatuh pada kerabat dari oknum-oknum nakal di lingkungan sekitar untuk menutup mulut masyarakat setempat.

Lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak keadilannya? Jika dana bantuan untuk darurat kemiskinan saja masih menjadi bancakan oknum-oknum nakal pemerintah.

Menteri Sosial Juliari Batubara harus berganti status menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan dana bansos untuk Pandemi Covid-19. Khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Dana bansos yang di suap mencapai 17 miliar dari perusahaan penyaluran dana bansos.

Setelah diselidiki ia mendatangi Pabrik-pabrik sembako untuk bekerjasama dalam berkompromi penentuan harga yang akan ditanggung dari pemerintah.

Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur soal kemungkinan penerapan pidana mati terhadap kasus korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang di maksud sebagai pemberatan bagi pelaku yang melakukan korupsi dalam keadaan darurat seperti Bencana Alam Nasional atau seperti yang melakukan kasus pencucian dana korupsi secara berulang.

Presiden Indonesia, Joko Widodo menetapkan Indonesia telah memasuki masa krisis ekonomi dan moneter. Bagi para pelaku yang melakukan korupsi di tengah masa bencana yang menasional ini maka akan mengenai tuntutan tindak pidana mati.

KPK akan bersikap tegas dan keras terhadap kasus penyalahgunaan dana bansos, apalagi di masa wabah Virus Corona. Karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam bernegara.

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan para pelaku hukum yang menjadi naungannya. Khususnya dalam penanganan yang berkaitan dengan permasalahan Covid-19 di Indonesia yang sampai saat ini masih belum berakhir. Jeritan rakyat yang tidak mampu ada di mana-mana bahkan sampai ada yang tidak makan karena sulitnya mencari nafkah pada masa Pandemi.

Penulis : Fabiola Rezkhita Afandi (Mahasiswa HKI UMM)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment