GMNI Desak Kejari Tegak Lurus Tegakkan Supremasi Hukum

Modernis.co, Pandeglang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi protes sebagai bentuk kekecewaan terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Jum’at, (3/9/2021).

Aksi yang digelar dengan memenuhi protokol kesehatan tersebut berkaitan dengan adanya indikasi Markup Anggaran senilai 104 Juta Rupiah yang di pergunakan untuk pembangunan toilet di 4 titik Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pandeglang,

Dalam orasinya Korlap Aksi Bung Maulana Yusuf Amrullah menyampaikan bahwa dengan adanya Indikasi yang di lakukan oleh para Birokrat tersebut sangat jauh daripada prinsip God Governance yang di mana menurut Bung Yusuf hal tersebut tidak mencerminkan sikap birokrat yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalitas, sebagai institusi yang bergelut di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Mestinya Dindikbud menjadi barometer sebagai birokrasi yang menjunjung nilai integritas dan profesionalitas dalam kinerja terlebih dalam penggunaan angggaran, akuntabilitas kinerja yang baik dan bersih mestinya tercermin dengan fakta empiris di lapangan,” kata Yusuf.

Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan adanya indikasi Markup Anggaran yang di mana pada pembangunan toilet Sekolah Dasar Negeri tersebut memakan anggaran sebesar 104 Juta Rupiah dengan Diameter 4X7 meter persegi.

Selain daripada itu juga lanjut Bung Yusuf sapaan akrabnya, menindaklanjuti proses hukum yang sedang berjalan yang sedang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang tentang dugaan korupsi pembelian tablet yang memakan anggaran miliaran tersebut mengatakan bahwa GMNI mendorrong untuk secepatnya di umumkan siapa yang menjadi tersangka dari kasus tersebut

Langkah konkrit ‘Kejari Pandeglang’ dalam hal ini sangat amat diperlukan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam indikasi Markup anggaran khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Sehingga deng demikian adanya Kejari Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga yudikatif yang peran dan fungsi nya adalah penegak Supremasi Hukum dapat dengan Nyata dilaksanakan.

Dengan demikian dalam aksi tersebut GMNI Pandeglang memberika enam tuntutan kepada Kejari Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang:

  1. Seret dan penjarakan Mafia yang menjadi oknum birokrat
  2. Wujudkan tata kelola  pemerintahan yang berih dan bermartabat
  3. Bupati Pandeglang harus mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
  4. Inspektorat Kabupaten Pandeglang jangan jadi banci, evaluasi semua OPD yang terindikasi melakukan pelanggaran dan kecurangan
  5. Kejari Kabupaten Pandeglang harus tegak lurus menegakan supremasi hukum
  6. Blaclist kontraktor yang terindikasi melakukan markup anggaran

(KM)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment