Gempa dan Kemiskinan

Modernis.co, Malang – Indonesia terletak diantara tiga lempeng besar yang terus aktif bergerak. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara yang rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung meletus hingga tsunami. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara geografis wilayah Jawa Barat memang merupakan daerah yang rawan terhadap bencana seperti longsor, banjir, dan gempa bumi.

Beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori rawan bencana seperti wilayah Jawa Barat Selatan, Sukabumi, Cianjur. Seperti diketahui, wilayah Cianjur di Jawa Barat pada akhir 2022 lalu dilanda gempa besar yang merusak sejumlah rumah warga. Akibat aktivitas Sesar Cugenang, Kawasan Cianjur mengalami peristiwa gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo berdampak pada kerusakan fasilitas warga dan ribuan bangunan hancur.

Gempa tersebut terasa sampai ke wilayah Jabodetabek, Bandung dan wilayah pulau sekitarnya. Menurut cnbcindonesia.com 169 desa terdampak pada gempa bumi tersebut, 56.548 rumah dinyatakan rusak dengan 13.633 di antaranya dinyatakan rusak parah. Sedangkan korban jiwa akibat peristiwa tersebut mencapai 600 orang. Masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak dan sangat berbahaya jika tetap berada di dekat zona merah.

Menurut Kompas.com pemerintah menaikkan bantuan dana hingga Rp. 60 juta. Terdapat tiga kategori bantuan dana, pertama rumah rusak berat mendapat bantuan sebesar 60 juta. Level rusak sedang akan mendapatkan bantuan Rp. 30 juta, dan rumah rusak ringan dari Rp. 15 juta. Dana yang diberikan akan disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memastikan renovasi rumah tidak sembarangan.

Menurut Liputan6.com Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, masyarakat yang terdampak akibat gempa bumi tersebut segera menempati 200 unit rumah Huntap Tahap I yang dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar di Desa Sirnagalih. Selain itu harapan agar pembangunan Huntap dilakukan secepat mungkin selama tiga bulan mulai awal Desember 2022 dan dapat ditinggali oleh masyarakat pada Maret 2023.

Kementrian PUPR menyediakan 3 teknologi kontruksi rumah, meliputi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN), dan Rumah Banua Tadulako (RUMBAKO). Menurut detikjabar Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan anggaran Rp 500 ribu per keluarga untuk mengontrak rumah. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak berlama lama berada di tempat pengungsian. Jadi masyarakat yang terdampak akibat gempa bumi tersebut sambil menunggu rumah Huntap siap ditinggali akan diberikan dana oleh pemerintah untuk mengontrak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto menyatakan bahwa tahun 2022 pembangunan rumah masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 183 ribu rumah. Hal tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dengan dukungan keswadayaan rakyat.

Namun untuk tahun 2023 jumlah pembangunan masyarakat ini jumlahnya semakin menurun menjadi 145 ribu. Program BSPS ini salah satu program pro rakyat di sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni.

Hal tersebut berguna untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan permukiman kumuh. Pembangunan sektor usaha properti menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak mencapai 49,40 juta orang. Berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang cukup tinggi di Indonesia yang diakibatkan karena kurangnya jumlah lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang dalam kehidupannya, salah satunya rumah layak huni. Menurut liputan.com Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa masih ada 15,5 juta orang yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Masih banyak sekali masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal yang tidak layak, seperti dalam kolong jembatan, rel kereta api dan lainnya. Selain karena kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, kemiskinan ini juga disebabkan karena kurangnya Pendidikan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja serabutan dibandingkan sekolah. Selain itu, harga rumah yang tergolong mahal akan menyebabkan masyarakat miskin lebih memilih untuk tinggal di manapun dengan harga yang tergolong rendah.

Oleh karena itu pemerintah harus memberikan bantuan seperti program BSPS yaitu program yang mengatur tentang bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.

Cara untuk mendapatkan BSPS mengajukan diri kepada kepala desa/lurah setempat. Kepala desa/lurah akan mendapat jumlah rumah tidak layak pakai di daerahnya, hasilnya akan diteruskan ke bupati/walikota, lalu kementerian. Hal tersebut dapat membantu sedikit tentang rumah tidak layak pakai bagi masyarakat Indonesia yang kurang berpenghasilan tetapi masih bisa merasakan rumah yang layak huni.

Oleh: Nadya Elmaliya Putri, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang