Gelagat Mas Menteri, dan Basa-Basinya tentang Pendidikan Indonesia

Modernis.co, Makassar – Pandemi membuat bangsa Indonesia kian nestapa, berbagai aktivitas kehidupan manusia tiba-tiba rem mendadak. Aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, hingga pendidikan hanya bisa dilakukan secara terbatas. Namun, tidak ada yang tahu sampai kapan kondisi ini usai, apalagi vaksin masih dalam tahap uji coba.

Pendidikan yang selama ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan hadirnya pandemi di Indonesia. Setiap hari kita menyaksikan anak-anak sekolah bergelut dengan smartphone agar mereka tetap bisa melanjutkan pembelajaran di sekolah. Mirisnya, hal itu tidak semua bisa dirasakan oleh siswa, khususnya di daerah yang masih terbatas akses teknologi internet.

Pandemi membuat para siswa dan guru terbatas ruang geraknya dalam menjalankan aktivitas belajar-mengajar.  Minimnya pengawalan dari kementrian terkait proses pembelajaran daring dan daya inovasi yang kurang juga ikut memberikan pengaruh bagi pendidikan kita hari ini.

Mulai dari fasilitas yang tidak memadai, akses internet yang terbatas, dan abainya pemerintah dengan keluhan para guru dan murid yang seringkali terkendala aktivitas belajar-mengajarnya.  Maka tidak heran kalau Mendikbud menjadi salah satu pihak yang sering disoroti oleh berbagai kalangan karena minimnya kontribusi dalam menunjang kemajuan pendidikan meskipun di tengah-tengah pandemi.

Nadiem Anwar Makarim selaku mendikbud juga dinilai kurang lihai dalam mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga pendidikan di negeri ini menjadi tidak jelas akan diarahkan ke mana. Kalau kita menyaksikan, sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti yang bisa diciptkan oleh Mendikbud, padahal sudah hampir satu tahun menjabat sebagai menteri. Hal ini tidak hanya berlaku di saat pandemi, tapi sebelum pandemi belum ada gebrakan prestisius yang dilakukan Nadiem dalam memajukan pendidikan di Inodonesia.  

Pendidikan kita masih stagnan kualitasnya, dan tampak biasa-biasa saja, tidak jauh berbeda dengan pendidikan di rezim-rezim sebelumnya. Tata kelola kementerian juga terbilang tidak progresif dalam mengangkat kualitas sekolah-sekolah yang masih tertinggal di beberapa daerah. Padahal mereka sangat membutuhkan support pemerintah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan siswa yang berada di daerah sekitarnya.

Contoh paling nyata adalah seringkali kita menyaksikan sekolah yang bangunannya tidak layak, fasilitas belajar yang tidak mumpuni dan kesejahteraan guru yang tidak terpenuhi dengan baik sehingga menjadi kendala besar bagi kemajuan sekolah, khususnya di daerah tertinggal. 

Tetap para guru tetap saja dipaksa untuk mendidik anak-anak bangsa meskipun dalam keadaan terbatas, padahal Mendikbud bisa saja memberikan bantuan, namun hal ini tidak terlihat di era Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri pendidikan.

Kemunculannya pun sangat jarang kita lihat di tengah-tenaga pendidik, Nadiem Makarim lebih memilih untuk bersantai di kantor meskipun masalah-masalah pendidikan kian menumpuk. Kepekaannya terhadap kondisi pendidikan Indonesia hanya sebatas basa-basi belaka, aksinya nol besar.

Gesturnya yang menampilkan  gaya kalangan milenial yang berkualitas dengan segudang pembaharuan ternyata tidak sejalan dengan kapasitas dirinya sebagai menteri pendidikan. Maka sangat wajar jika banyak kelompok yang beranggapan bahwa Nadiem Makarim adalah sosok menteri yang bekerja tanpa visi yang jelas. Oleh sebab itu,  dalam memajukan pendidikan tidak Mas Nadiem bukanlah orang yang tepat.

Minim Pengalaman

Jika kita cermati, Nadiem Makarim merupakan pengusaha muda yang dikenal dengan brand Gojek.  Meskipun dia lulusan Harvard University, namun  tidak ada catatan yang menyebutkan dalam portofolio seorang Nadiem  Makarim memiliki pengalaman yang berkaitan persoalan pendidikan. Sehingga sangat gelagapan ketika kita melihat dia bekerja sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nadiem juga tidak pernah menampakkan diri di berbagai kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah maupun universitas. Padahal jika ingin memajukan lembaga pendidikan harus mampu bersinergi dengan pelaku pendidikan di setiap lembaga pendidikan yang ada, baik lembaga yang bergerak disektor pendidikan formal maupun non formal.

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan intensitas kunjungan ke setiap lembaga dengan tujuan mencari masalah yang dihadapi dan memberikan arahan terkait kebijakan yang telah dibuat oleh kementrian. Diakui atau tidak, implementasi kebijakan sangat rawan terkendala karena minimnya pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni dari orang yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka besar kemungkinan gagasan yang dibawa oleh menteri Nadiem tidak bisa direalisasikan sang menteri tidak tahu apa-apa dalam mengelola pendidikan di Indonesia ini.

Hal ini wajar bila kita melihat backround seorang Nadiem yang berasal dari pengusaha. Tentu sumber daya yang diharapkan lebih diarahkan untuk berguna bagi kebutuhan pasar kapitalisme dunia daripada kebutuhan bangsa itu sendiri. Bukan berarti ini tidak penting, melainkan ada aspek yang sangat fundamental yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni aspek moralitas bangsa yang sedang mengalami kemerosotan dan aspek kebudayaan yang nilai-nilainya sudah luntur karena kuatnya cegkaraman budaya luar yang ikut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia.

Rendahnya moralitas bangsa kita saat ini bisa disaksikan melalui gelagat para pejabat pemerintahan. Sekumpulan orang yang diberi amanat oleh rakyat, disumpah dengan kitab suci untuk memajukan bangsa Indonesia, tapi di saat yang sama menjadi aktor yang merusak bangsanya sendiri. Kita seringkali melihat banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, belum lagi dengan kasus kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi yang tersebar di mana-mana. Di era Nadiem sebagai mendikbud, hal ini sangat jarang di soroti sehingga membuat pendidikan kita menjadi ironi dalam urusan moralitas. Sebagai bangsa yang sadar, tentu kedepan kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang memiliki moralitas rendah seperti saat ini.

Oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan saat ini tugas Nadiem Makarim adalah berupaya membangun pondasi pendidikan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan agar bangsa Indonesia pasca merdeka tidak bernaung di bawah kaki bangsa lain yang lebih maju, atau bisa saja dimanfaatkan untuk alat komoditi bangsa lain seperti yang banyak kita saksikan saat ini.

Lebih dari itu, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya fokus pada peningkatan kecerdasan pikir saja, melainkan anak-anak bangsa yang saat ini tengah menempuh pendidikan harus dicerdaskan moralnya, diasah potensinya, dimatangkan kompetensinya, dicerdaskan pengetahuan kebudayaannya, dicerdaskan mentalnya, dan dicerdaskan kehidupan sosialnya agar menjadi nilai yang berharga bagi rakyat dan bangsadi masa yang akan datang.

Namun faktanya, Nadiem Makarim atau yang biasa disapa mas menteri pendidikan dan kebudayaan tidak mampu menafsirkan pesan ini, gelagatnya masih seperti anak muda yang tidak peduli dengan tugas utamanaya sebagai menteri. Sehingga bangsa kita, atau sekolah-sekolah harap-harap cemas dengan pemandangan yang disajikan oleh Mas Menteri. Jangan sampai nanti pendidikan  yang ada di negeri ini hanya memperoduksi orang-orang yang tidak punya mutu apa-apa, atau bahkan orang-orang yang cuma bisa diukur dengan kebutuhan pasar saja.

Kompetensi

Dari orde baru hingga era reformasi, pendidikan masih belum bisa dikatakan maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang diakui oleh dunia karena pendidikan mereka yang begitu baik secara tata kelola, visi, dan sumber daya manusia yang sudah dihasilkan. Di Indonesia, pendidikan yang seharusnya menjadi sektor yang memiliki fungsi membentuk karakter siswa dan kemapanan intelektual siswa harusnya lebih banyak diperhatikan, disamping ekonomi, sosial dan politik.

Melihat pendidikan kita saat ini, dengan sistem kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah dan kualitas sumber daya yang diharapkan hanya berorientasi pada kebutuhan pasar yang notabenenya jauh dari harapan pendidikan yang seharusnya dicapai, yaitu ‘terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah’.

Melihat kondisi pendidikan sekarang, sangat jelas orientasi pendidikan saat ini bukan untuk mendidik peserta didik untuk berkembang sesuai dengan visi pendidikan yang diamanatkan oleh negara yang valuenya mencerdaskan anak bangsa, membentuk karakter, membeaskan dari keterbelakangan dan kebodohan. Pendidikan sekarang lebih mengutamakan kebutuhan industri, menyiapkan para pekerja yang sumber daya manusianya siap menjadi budak di perusahaan, dan secara tidak lansung menggerus nilai-nilai luhur pendidikan itu sendiri.

Kebebasan yang diimpikan hanya bayang-bayang. Bisa dikatakan pendidikan Indonesia yang dibangun oleh pemerintah ibarat kata basa-basi, tiap tahun berubah arah, dan tidak bisa dilepaskan dari intervensi politik dan ekonomi. Artinya, pendidikan kita tidak pernah independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai motor kemajuan bangsa, tapi menjadi wadah yang sarat dengan kepentingan para penguasa.

Kalau dibiarkan, apa jadinya pendidikan kita kedepan, hanya menjadi alat kepentingan, atau menjadi pabrik robot yang menghasilkan para pekerja yang berpikir sempit dan pragmatis. Tidak mampu membuat Indonesia menjadi negara yang pranata sosialnya kuat dan berwibawa dihadapan bangsa lain.

Gelagat Nadiem Makarim yang demikian ini mengisyarakatkan bahwa sebetulnya menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tidaklah benar-benar serius dalam menangani permasalah pendidikan di Indonesia. Konstruk berpikir yang dibawa oleh Nadiem dalam mengelola pendidikan di Indonesia tidak berbasis pada realitas  sosial secara menyeluruh.

Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mampu mengakomodir semua permasalahan yang ada. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, Nadiem Makarim lebih banyak tidak tahunya soal kondisi pendidikan di Indonesia. Khususnya, daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan fasilitas pendidikan yang tidak mumpuni.

Ironinya, Nadiem Makarim terlihat abai dengan kondisi semacam ini. Kalau ini yang terjadi saat ini, tidak ada alasan bagi presiden Joko Widodo untuk tidak mengganti Mendikbud dengan orang yang lebih layak, karena pendidikan adalah hajat orang banyak yang harusnya dikelola oleh orang yang kompetensinya memadai, memiliki pengalaman dalam menangani pendidikan, dan kepedulian yang tinggi terhadap realitas pendidikan kita saat ini agar kedepan bangsa Indonesia maju dan berkualitas dihadapan dunia.

Oleh: Nur Alim Mubin (Sekjend DPD IMM Jatim)

Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda melalui tulisan dan membaginya melalui website kami!

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment