DPM STISIP Banten Raya Keluarkan Sikap Terhadap Kampusnya

Modernis.co, Pandeglang – Dewan Perwakilan Mahasiswa ( DPM ) STISIP Banten Raya keluarkan sikap terkait pengumuman kampus nomor : 421.5/103/BAAK/STISIP.BR/2020 Tentang Pelaksanaan UTS Semester Genap Tahun 2019/2020 Dan Kewajiban Pembayaran Administrasi Keuangan. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus memberatkan sebagian mahasiswa, hal itu dikatakan Ketua DPM STISIP Banten Raya Iin Sobirin secara tertulis, sabtu ( 28/03/2020)

Sementara itu Ketua DPM mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan salah satu lembaga kemahasiswaan yang menempati struktur tertinggi dalam sistem kelembagaan Keluarga Mahasiswa. Lembaga ini bertujuan menjadi wadah bagi pergerakkan mahasiswa, dan penyalur aspirasi mahasiswa yang tentu tanggap terhadapa kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus

“ ini adalah sebagai bentuk kewajiban kami sebagai control social dan sekaligus penyambung aspirasi mahasiswa Banten Raya yang tentunya kami akan mengeluarkan sikap terhadap surat pengumuman kampus yang sudah beredar adapun tuntutan DPM diantaranya:

1. Memohon kepada Ketua STISIP Banten Raya agar dapat memperbolehkan dispensasi bagi mahasiswa yang belum membayar uang kuliah

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 76 ayat (1) menyebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Kemudian, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 76 ayat (3) menyebutkan; Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

2. Penuhi Hak-hak Normatif Mahasiswa dengan menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai di kampus

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015  tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 31 menyebutkan “Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.”

Dari standarisasi minimum sebuah Perguruan Tinggi, tak terkecuali STISIP Banten Raya harus menyediakan sarana-prasarana yang sudah menjadi ketetapan dari pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Selain meminta kewajiban mahasiswa melalui pembiayaan kuliah. Kampus juga harus dengan serius merealisasikan kewajibannya. Memenuhi hak-hak normatif mahasiswa

3. DPM Tolak Komersialisasi Pendidikan

Komersialisasi diartikan sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, bahwa komersialisasi pendidikan artinya menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan.

Apakah STISIP Banten Raya menyelenggarakan komersialisasi pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan indikator tentang komersialisasi pendidikan; pertama, biaya yang dibayar tidak sebanding dengan dengan sarana-prasarana yang diterima. Kedua, biaya yang dibayar tidak sesuai dengan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan. Ketiga,

memperkaya pihak-pihak tertentu.  Keempat, rakyat kalangan bawah yang menginginkan pendidikan, tak mampu untuk merealisasikan keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal. Kelima, menimbulkan kesenjangan sosial, kelompok orang kaya dengan orang miskin.

4. Menolak Parameter IPK diukur dari hasil UTS dan UAS

Berdasarkan pengumuman kampus bahwa UTS akan dilaksanakan secara Take Home ( Bawa Pulang ) maka kami memohon dan mendesak kepada para dosen agar tidak mengukur standar penilaian UTS untuk dijadikan parameter Indeks Prestasi Kumulatif, karna kami anggap sudah tidak objektif jika soal UTS dibawa kerumah” Paparnya**(AS).

editor
editor

salam hangat

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment