Modernis.co, Jakarta – Gelagat Jokowi dalam menciptakan dinasti politik dalam sistem demokrasi mengalami gejolak ketika Mahkamah Agung dinyatakan oleh MKMK diintervensi oleh kekuasaan luar. seharusnya ini dibuat pembelajaran bukan untuk dilanjutkan.
“Peristiwa di Mahkamah Konstitusi (MK) membangunkan kita bahwa ada bahaya, sistem kerajaan akan dipakai lagi oleh presiden Jokowi,” ujar rocky dalam Youtube Rocky Gerung Official (09/11/2023).
Rocky menambahkan bahwa konsepsi abstrak politik dinasti bisa dipahami dengan mudah tanpa perlu belajar filsafat politik atau teori politik, dengan keputusan MK yang meloloskan gibran menjadi cawapres.
“Politik dinasti itu adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa kompetisi,” tegasnya.
Rocky menambahkan bahwa sikap pak Jokowi yang ingin meneruskan kekuasaan terbaca oleh publik mulai dari wacana tiga periode yang gagal dan saat ini memanfaatkan sisa sisa kekuasaanya.
“Ini nggak mungkin berlangsung terus menerus dan gak bisa seluruh orang ditipu oleh seorang raja,” tambah Rocky.
Tegas Rocky, politik dinasti itu artinya ada pendidikan politik dari raja ke anak untuk mewariskan kekuasaan, di mana anak tahu bahwa dia akan menjadi penerus raja. Sedangkan dalam demokrasi anak harus berkompetisi untuk menjadi raja.
“Mengaktifkan politik dinasti di dalam sistem demokrasi itu kejahatan luar biasa” tambah Rocky.
Lanjur Rocky, jika dalam sistem feodalisme dinasti menjadi hal biasa karena dinasti itu tumbuh dari kemuliaan darah biru yang dipertahankan dalam sistem.
“Sistem di kita ini di di dipastikan dinasti ini bukan karena darah biru tapi karena darah kotor,” tambah Rocky.
Rocky menambahkan bahwa dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan MK mendapatkan intervensi oleh kekuatan luar.
“Jelas yang intervensi adalah bukan Jin Tomang atau tuyul dari Ancol tapi ini betul-betul sosok yang berkuasa di Monas,” ujar Rocky.
Rocky menambahkan, kekuatan luar yang dimaksudkan perlu kita tagih bersama.Sebutkan jabatannya kepentingan apa ini akan membuka proses politik di DPR.
“Sekali sebuah lembaga diintervensi dan pasti diintervensi oleh eksekutif itu akan menimbulkan problem besar,” tambah rocky (AA).
editor
salam hangat
Kirim Tulisan Lewat Sini