Banjir dan Politik Banjar

Modernis.co, Malang – Peristiwa bencana banjir terbesar yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sungguh sangat memprihatinkan, terjadinya banjir diprediksi karena tingginya curah hujan selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap. Menanggapi bencana banjir besar ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada tanggal 14 Januari 2021.

BPBD Kalsel merilis bencana banjir sudah menelan korban 21 Orang meninggal per Rabu 20 Januari 2021. Banjir juga merendam 110 tempat ibadah, 76 sekolah 66.768 rumah, 21 jembatan dan 18.294 kilometer jalan. Lebih dari 100 ribu orang terdampak dan mengungsi.

Hasil analisis lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengenai penyebab banjir yang melanda wilayah provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan penyempitan kawasan hutan sehingga meningkatkan resiko banjir. Berdasarkan data tutupan lahan menunjukan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar masing-masing 13 ribu hektar (ha), 116 ribu (ha), 146 ribu (ha), dan 47 ribu ha di Kalimantan Selatan. Selain itu area berdasarkan data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219 ribu ha.

Presiden Joko Widodo berberapa waktu lalu meninjau langsung ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan dan ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir, dalam tanggapannya Jokowi menyebutkan, curah hujan yang tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Pernyataan Presiden Jokowi yang seperti itu membuat ia seakan menutup mata dari masifnya pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan, data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut 50% dari 3,7 hektar luas kalsel adalah tambang dan perkebunan sawit, serta ada 814 lubang tambang milik perusahaan batu bara di Kalimatan Selatan.

Banjir kali ini menjadi banjir yang terbesar dari yang pernah melanda pada tahun 2006 akan tetapi tidak sebesar banjir sekarang yang sampai menrendam 11 kabupaten kota. Dengan data seperti ini dapat menunjukan bahwa tata kelola lingkungan dan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Selatan sangat rentan karena masifnya pertambangan.

Sejalan dengan judul “Banjir dan Politik Banjar” yang menjadi pandangan politik di sini adalah meluasnya lahan pertambangan dan juga kelapa sawit yang tentu berkontribusi besar dalam peristiwa banjir besar ini. Masifnya perizinan pertambangan di Kalimantan Selatan merupakan penyebab besar rusaknya ekosistem alam.

Penyebab banjir yang dikatakan karena curah hujan yang tinggi dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan banjir itu terjadi akan tetapi bisa dijawab dengan jawaban politis, yaitu dengan meliat ruang yang sudah dipergunakan untuk tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang minim akan manfaat penyerapan air.

Selain pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu juga adanya peran Pemerintah Pusat untuk menyudahi tanpa harus berulang lagi permasalahan banjir ini yaitu dengan menimbang kembali UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, terdapat banyak hal yang merugikan yaitu menghapus ketentuan 30% kawasan hutan serta kebijakan royalti 0%.

Ketika kebijakan itu diberikan kepada Industri batu bara maka berati dapat memberikan kemudahan dalam meningkatkan nilai tambah produksinya. Kebijakan royalti 0% ini merupakan sebuah kesalahan besar yang terkandung dalam UU tersebut, dengan memberikan insentif bebas royalti untuk pengusaha batu bara sama dengan memberikan karpet merah untuk menggeruk sumber daya yang ada.

Dengan peristiwa ini semestinya pemerintah yang selaku pemberi izin dapat mengevaluasi perizinan industri ekstraktif bahkan sudah seharusnya memberlakukan stop izin baru untuk tambang mengingat kondisi alam yang sudah rentan ini. Ketegasan pemerintah merupakan ujung tombak untuk mengakhiri peristiwa banjir besar ini pemerintah dapat mengevaluasi seluruh izin-izin yang dikeluarkan mulai dari sebelum sampai sesudah memerintah.

Dengan mengevaluasi izin-izin dapat terlihat hasil dari alih fungsi lahan yang menyebabkan degradasi hutan dan apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelewenggan maka sudah seharusnya pemerintah provinsi yang memiliki wewenang untuk itu dapat bertindak tegas dengan mencabut izinnya baik operasi tambang maupun perusahaan sawit.

Oleh: Prayugo Saputra (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang)

editor
editor

salam hangat

Bagikan di
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts

Leave a Comment