Hilangnya Asas Kesamaan dalam Hukum

IMM dan Muhammadiyah

Modernis.co, Lamongan – Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling sering dilanggar/disimpangi baik oleh negara maupun kelompok individu adalah HAM yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Mengapa saya memilih topik HAM dalam UUD 1995 pasal 28D ayat 1? Karena hukum yang ditegakkan di Indonesia semakin lama semakin melemah. Kebanyakan orang yang memiliki pangkat pasti akan dianggap istimewa di hadapan hukum dan juga pelayanan hukumnya, mulai dari pengacara/orang yang bertanggung jawab dalam membela tersangka, fasilitas dalam menjalani hukuman, maupun masa hukuman yang bisa dibilang lebih mengenakkan daripada orang-orang yang tidak memiliki pangkat/kedudukan dalam negara.

Contoh baru baru ini, ada dua orang mahasiswa hukum salah satu Universitas swasta di indonesia yang mengajukan gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Kedua mahasiswa mengajukan pengujian Pasal 107 Ayat 2 dan Pasal 239 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Gugatan diajukan karena sang penggugat, Eliadi Hulu ditilang polisi karena tidak menghidupkan lampu sepeda motor saat berkendara.

Di sisi yang lain, kedua mahasiswa tersebut menyinggung perbuatan Presiden Joko Widodo atau jokowi, menurut pengugat, presiden bersepeda motor tanpa menyalakan lampu utama, hal ini pak presiden melangar Undang-Undang lalu lintas Pasal 239 ayat 2 UULLAJ, berkendara tanpa menyalakan lampu, namun tidak ada tindakan langsung oleh pihak kepolisian

HAM dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 tersebut harus dilindungi dan ditegakkan di Negara Indonesia, karena semua warga negara Indonesia baik itu mempunyai kedudukan yang tinggi maupun rakyat biasa wajib mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum karena hak-hak semua warga negara sama dan tidak ada pengecualian sedikitpun.

Jika HAM tersebut masih saja dilanggar, orang yang sudah memiliki kedudukan dalam negara ini malah akan semakin mempergunakan kesempatan itu untuk mengulangi perbuatan yang merugikan negara. Selain itu warga negara yang lainnya mungkin malah akan semakin merasa diperbudak karena hukuman yang diberikan kebanyakan tidak sepadan dengan apa yang sudah mereka perbuat.

Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) yang terdapat pada Pasal 27 UUD 1945.

*Oleh : Wais Al Qorni (Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UMM)

Bagikan di

Leave a Comment