Optimisme Pasca Pemilu

Adi Munazir IMM Malang Pengacara Malang

Modernis.co, Malang – Prabowo dan Jokowi akhirnya bertemu di gerbong MRT Lebak Bulus setelah bertarung habis-habisan di Pilpres 2019 pada Sabtu, 13 Juli 2019. Pertemuannya pun menimbulkan ragam tafsir di tengah-tengah masyarakat, mengingat tensi politik yang  masih tinggi meskipun pertandingan  pilpres sudah usai berbilang bulan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan yang dilantunkan oleh elit politik beserta elemen pendukungnya bergesek keras yang membelah masyarakat hingga tataran paling bawah (grass root). Suasana itu membuat jalannya politik begitu kasar dan vulgar bahkan tertatih  dalam mempertahankan argumentasi terhadap sebuah kepentingan. Fenomena ini sangat lumrah mengingat ekpresi politik masyarakat pasca reformasi menjadi sangat bebas dan tak mengenal bayang-bayang ketakutan.

Pasangan capres yang hanya diikuti oleh dua pasangan menambah keadaan semakin memburuk, tidak lain karena rivalitas jilid dua Prabowo dan Jokowi. Kondisi ini menyebabkan adanya kontradiksi yang terus menerus berjalan dengan peran masing-masing kelompok yang membuahkan konflik narasi bahkan fisik dalam tubuh kebangsaan.


Demokrasi langsung ala Indonesia dengan dua pasangan menyebabkan selisih suara sebagai objek yang sering dipermasalahakan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam prakteknya MK tidak melihat asbabun nuzul yang bersifat kualitatif atas perolehan suara dalam menyelesaikan sengketa yang timbul.  MK menjadi hakim yang tidak mengggembirakan mengingat terikat pada aturan normatif yang bersifat limitatif pada aspek kewenangna kuantitatif semata.


Merespon tajamnya tensi politik yang belum mereda pasca putusan MK maka pertemuan Prabowo dan Jokowi menjadi hal yang harus di apresiasi. Soal kritik yang membesar karena sikap Prabowo yang dianggap lambat dalam membangun rekonsiliasi adalah bagian dari kalkulasi politik yang harus dipandang dari sisi yang tidak menyudutkan. Prabowo tentu punya pertimbangan waktu dalam menentukan sikap mengingat Prabowo bukan orang baru dalam dunia politik.

Partai Oposisi

Demokrasi Indonesia memilih sistem multi partai akibatnya sikap politik partai-partai sangat lentur dan mudah beralih dukungan dalam setiap peristiwa politik yang ada. Demokrasi yang dipraktekkan sebelum reformasi memang tidak mengenal sikap oposisi dalam praktek karena dibalut ketat melalui kontrol rezim yang berkuasa sehingga kehadiran partai oposisi tidak dominan dan bahkan ditutup  dalam memberi warna kebijakan.

Pasca reformasi, partai oposisi memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi check and balance dalam mengawal kebijakan yang akan, sedang dan telah dijalankan oleh rezim yang berkuasa. Pada perkembangannya sistem multi partai  tidak permanen cenderung cepat berakhir dan tidak jarang  transaksional dengan tawaran posisi. Suasana koalisi yang tidak permanen itu menyebabkan opini pembelotan yang sering diberi tafsir pengkhianatan politik sering dialamatkan kepada elit politik dalam manuver politik lintas partai.

Meskipun demikian oposisi jelas sangat dibutuhkan sebagai wadah korektif dalam mengawal dan menata satu bangunan demokrasi dari dominasi kepentingan koalisi pemenang semata. Demokrasi menginginkan dua kubu yang saling membesarkan lewat jalan yang berbeda guna mewujudkan cita-cita bangsa. Perbedaan jalan itu akan melahirkan saling awas dan saling koreksi terhadap kebijakan yang memiliki potensi penyelewengan kepentingan kebangsaan yang lebih luas.

Dalam posisi ideal, koalisi partai yang kalah harus berada pada barisan oposisi dengan tetap secara kesatria dan gagah mengawal kekuasaan dari luar kamar kabinet pemerintah. Sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi melakukan fungsi watchdog dalam mengawasi perilaku eksekutor kebijakan yang tidak sesuai dengan arah berbangsa dan bernegara. Dari sisi yang sempit, kehadiran musuh politik (oposisi) dalam struktural kabinet Jokowi adalah bentuk pragmatisme politik yang kurang mendidik dalam menerima sebuah kekalahan.

Kelompok Pendukung

Kehadiran kelompok pendukung yang belum memberi restu terhadap pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah lumrah terjadi. Restu itu memang tidak mungkin didapat secara sempurna oleh Prabowo. Secara historis bahwa kelompok pendukung sudah berdiri tegak menyuarakan dukungan sejak pertarungan rivalitas jilid satu Prabowo versus Jokowi di tahun 2014.

Optimisme Gerakan #2019GantiPresiden yang didengungkan  barisan pendukung Prabowo adalah salah satu bentuk dari progresivitas ekpresi politik yang harus dirawat  dalam ingatan sejarah. Namun terhadap hasil yang terjadi, barisan pendukung haruslah tetap merawat kritis dengan tetap mengedepankan kedewasaaan dalam menerima sebuah fakta politik agar terhindar dari luka yang lebih dalam.

Kelompok pendukung yang kontra dengan pertemuan itu tentu tidak adil jika menyalahkan Prabowo. Sikap mencari-cari kesalahan Prabowo adalah bentuk dari ketidaksiapan menerima konsekuensi pahit dalam sebuah realitas politik. Pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah praktik sikap kenegarawanan dalam mendidik anak bangsa bahwa pertarungan politik sekeras apapun bisa diredam dengan duduk bersama.

Evaluasi Perbaikan Pemilu

Putusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi patut menjadi cermin kebangsaan bahwa ada sistem dan pelaksanaan pemilu yang harus dan mendesak untuk diperbaiki. Salah satu yang menyedot perhatian adalah permasalahan teknis yang menimbulkan korban berjatuhan, kekacauan pada sistem yang memunculkan ketidakpastian melahirkan saling umpat  atas dugaan keterlibatan pihak lawan.

Evaluasi pemilu dalam rangka memberikan perbaikan kualitas pesta demokrasi merupakan keharusan untuk pemilu yang lebih bermutu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran sistem yang prima dengan kualitas para penyelenggara yang menggenggam integritas mutlak diperlukan sebagai langkah memperbaiki kualitas demokrasi.

Sejalan dengan itu sistem presidential threshold (ambang batas) harus menjadi perhatian lanjutan dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial terkini. Ambang batas terhadap pencalonan presiden berhubungan dengan hak dan dukungan politik yang memiliki resiko tinggi jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Bangsa kita masih sangat muda dalam berdemokrasi, maka menjadi tugas bersama bahu-membahu memperbaiki  dalam mewujudnyatakan bermutunya demokrasi bangsa kita.

artikel tayang pertama kali di Malang Post Online https://www.malang-post.com/netizen/opini/optimisme-pasca-pemilu pada 6 Agustus 2019

Oleh : Adi Munazir, SH (Legal Consultant pada Supreme Law Firm Malang)

Ayo, Sebarkan Kebaikan..!

Related posts

One Thought to “Optimisme Pasca Pemilu”

  1. 🎯 NEW GAMES !
    👉 Live Games DD 48BALL
    👉 Live Games DD 24BALL

    🎯 PROMO !
    👉 Bonus Pendatang Baru 10rb
    👉 Bonus Prize 2 & Prize 3 (Hiburan)
    👉 Bonus Cashback 5% (Bandar Darat)
    👉 Bonus Referal 2% (Selamanya)
    👉 Bonus Luckt Spin MAX Hadiah 500rb

    Contac Hubungan:
    ☎️ Whatsapp : +85598291698
    ☎️ Line : POIN4D.

Leave a Comment