Perlawanan Nuril Belum Usai

Adi Munazir IMM Malang Pengacara Malang

Modernis.co, Malang – Baiq Nuril Maknun (selanjutnya disingkat Nuril) adalah salah satu dari sekian banyak perempuan di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual. Peristiwa yang menimpa Nuril terjadi pada 2012 silam. Kasus ini lalu mencuat secara tajam dalam percakapan publik sejak tahun 2017.

Guru honorer yang mengais rezeki di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut harus berjuang melawan ganasnya jeratan pasal-pasal karet yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berawal dari aksinya yang merekam curhatan mesum Muslim melalui sambungan telepon yang merupakan kepala sekolah ditempat Nuril mengajar. Nuril merekam percakapan itu bukan tanpa sebab, Nuril melawan kabar miring soal hubungan gelap dengan Muslim dan semata-mata dalam upaya pembelaan diri. Bukti rekaman tersebut akhirnya diberikan kepada Imam Mudawin dan disimpan di laptop milik Imam hingga akhirnya tersebar secara luas dan tak terhentikan. Inilah titik dasar dimana UU ITE digunakan oleh pelaku dalam memangsa Nuril.

Tak terima dengan rekaman yang membesar dan menyebar kemana-mana. Muslim akhirnya melakukan laporan polisi ke Polres Mataram NTB pada tahun 2015. Laporan tersebut akhirnya menyeret Nuril ke meja hijau dan dijerat dengan pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukumnya enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Dua Pasal yang menjerat Nuril itu berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (Pasal 27 Ayat 1). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 45 ayat 1).

Kasus ini akhirnya mengundang reaksi masyarakat yang cukup luar biasa khususnya dari kalangan aktivis perempuan yang selama ini sering melakukan perlawanan terhadap kultur sosial yang masih tak adil terhadap posisi perempuan. 

Tindakan pelecehan seksual yang dialami perempuan bukan hanya tindakan kontak fisik semata akan tetapi tindakan nonfisik yang berbau misoginis dan dominasi relasi kuasa laki-laki yang begitu besar. Dalam kaitannya dengan kasus Nuril yang dipermasalahkan adalah penyebaran rekaman percakapan mesum yang menempatkan posisi Nuril sebagai pelaku sehingga tidak melihat posisi Nuril sebagai korban dari pelecehan seksual secara verbal. 

Bersama Kuasa hukumnya, Nuril melakukan perlawanan tahap pertama di Pengadilan Negeri Mataram dan berhasil membebaskan Nuril dari tuntutan Jaksa melalui putusan Majelis Hakim No. 265/Pid.Sus/2017/PN yang dibacakan pada 26 Juli 2017.

Kekalahan Jaksa di tingkat pertama membuat Penuntut Umum itu tak puas dan kembali menempuh upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum tersebut berpihak pada Penuntut Umum dan membatalkan putusan kemenangan Nuril di tingkat pertama. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 menghukum nuril selama 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan. Nuril terbukti mentransmisikan konten yang bermuatan pelanggaran asusila sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.

Meski demikian Nuril tak berhenti, ia secara terbuka melawan putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Akan tetapi perlawanan Nuril kembali dikalahkan oleh putusan PK Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Putusan yang keluar pada 4 Juli 2019 ini menguatkan putusan kasasi yang dianggap oleh MA tidak mengandung kekhilafan/kekeliruan hakim sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum Nuril. 

Selain melakukan perlawanan melalui upaya hukum Kasasi dan PK, bersama kuasa hukumnya, Nuril juga pernah membuat laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Muslim ke Polda NTB pada 18 November 2018. Tetapi laporan tersebut berhenti ditingkat penyelidikan karena tidak cukup bukti sehingga kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam kasus Nuril perlawanan terakhir bagi Nuril dalam rangka menghilangkan akibat hukum dari putusan PK itu adalah dengan mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi. Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak konstitusi diwilayah yudikatif dalam mengampuni warga negaranya sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 14 ayat (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Putusan tersebut telah menyebabkan reaksi tajam dan gelombang penolakan ditengah-tengah masyarakat. Opini yang bergulir adalah bagaimana mungkin seorang yang dilecehkan secara verbal bisa mendapatkan putusan hakim yang tidak adil. Opini tersebut menjadi sesuatu yang normal terjadi mengingat MA tidak membuat satu putusan progresif dalam melihat posisi Nuril sebagai korban pelecehan akan tetapi terlalu normatif pada kerangka dua pasal yang didakwakan kepada Nuril sebagai Pelaku yang melanggar UU ITE.

Bertahanlah Nuril! Keberanianmu yang gigih mencari keadilan dalam rangka mempertahankan harkat dan martabat diri  adalah kemewahahan. Melecehkan perempuan berarti menghina kemanusiaan!

*Adi Munazir, SH (Konsultan Hukum Supreme Law Firm Malang)

Ayo, Sebarkan Kebaikan..!

Related posts

Leave a Comment