Harapan Rakyat Kepada Capres dan Cawapres

Modernis.co, Malang — Kita sudah memasuki tahun 2019 sebagai tahun yang akan bersejarah besar, yang sebentar lagi ditandai dengan Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Pemilu Capres dan Cawapres). Tentu hal ini melahirkan berbagai isu berbagai harapan besar masyarakat Indonesia pada kedua pasangan calon (Jokowi dengan Arif Amin, dan Prabowo dengan  Sandiaga Uno), agar lebih memperhatikan realita terkait kondisi sosio-cultur Indonesia

Sangat banyak tantangan Indonesia sekarang yang minim disadari dan di ejawantahkan oleh pihak-pihak penting negara. Keberadaannya tidak terlalu diperhatikan dan selalu dialihkan kepada berita hoax media yang mempropagandakan tendensinya kebhinekaan kita. Paradigma terkait akan jadi apa dan bagaimana keadaan Indonesia dalam beberapa dekade berikutnya sangat minim disebutkan/dirumuskan. Kalaupun ada hanyalah isu-isu yang berusaha menjatuhkan pihak-pihak politik tertentu.

Kita tau, kinerja elit politik bukan sebatas regenerasi tampuk pimpinan atau meraih jabatan strategis dalam skala nasional semata. Tapi kinerja utama mereka ialah membentuk solidaritas ukhuwah umat dan bangsa. Menyatukan pandangan seluruh masyarakat indonesia, agar perpegang teguh pada sistem kolektif kolegial dalam membangun negara Indonesia berkemajuan dari berbagai macam keunggulan sosiokultur yang ada.

Jika kita merujuk pada system demokrasi, ada kinerja berbeda yang di integrasikan, sehingga antara golongan elit dan  masyarakat awam punya hubungan yang memiliki keterkaitan. Hierarki sebagai bentuk pembagian kerja bukan untuk memetakkan hierarki kuat dan lemah. Karena dalam system demokrasi, posisi pemimpin adalah posisi primus interpares, bukan posisi otoriter yang sepenuhnya memegang kekuasaan tertinggi (Nabil Nizam, Sekbid Hikmah Tamaddun 2014-2015).

Dari itu menurut Dr. anjar Nugroho. (2018:79). Para elit politik harus sepenuhnya sadar, bahwa setiap kebijakan yang akan di keluarkan harus disampaikan dan terwujud secara konkrit dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan, pemimpin harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk berdialog dengan masyarakat umum, dengan berbagai media yang ada. Dan masyarakat juga memanfaatkan hak itu untuk lebih mendalami kebijakan para elit politik

Hal ini urgent, agar masyarakat selaku warga negara tidak hanya menikmati apa yang ditentukan oleh pihak penting elit politik, tanpa bisa ikut campur dalam menentukan kebijakan agar sesuai dengan harapan masyarakat. Sebab, Kebijakan otoriter di negara demokrasi kita sejauh ini sangat kental terasa. Rancangan pembangunan dan oreantasi kebijakan semakin menguntungkan pihak tertentu. Sementara masyarakat awam semakin terpinggirkan.

Tentu, pembangunan tidak bisa kita nafikan adanya, tapi ketika kita meninjaunya secara fundamental dan kritis, operasionalisasi pembangunan tidak massif. Seperti pabrik, jembatan, dan jalan tol. Sebagian golongan masyarakat memang mengira bahwa infastruktur  negara semakin berkembang dengan adanya pembangunan yang demikian. Tapi itu tidak sampai membuat kita buta dalam melihat pembangunan-pembangunan tersebut kebanyakan tidak bisa di akses oleh masyarakat kecil.

Maka, kepada siapapun yang nantinya terpilih mengandang amanat sebagai pemimpin diharapkan mampu menegakkan peran politik dalam dunia modern ini, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang mendesak. Karena dalam tingginya arus perkembangan social-ekonomi seperti sekarang, apabila massif kesejahteraan jauh dari kata equitable, pasti politik akan tetap menjadi pemecah rasa kenyamanan di masyarakat.

Adapun alternatif untuk mencegah pemecahan masyarakat tersebut harus memerankan politik yang sesuai asas pancasila. Dan, untuk menegakkan budaya politik yang sesuai dengan asas Pancasila dimulai dengan “budaya politik keadilan social”. budaya politik keadilan social yang dimaksud harus mengentuh segenap lapisan masyarakat dengan kebijakan yang dapat mengembalikan sumber kesejahteraan secara massif dan kolektif.

Rekonstruksi Sejarah Politik

Jika dengan seksama diperhatikan lebih lanjut terkait historical situation perjalan dan perkembangan politik Indonesia sejak dari permulaan pertumbuhan hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari pengaruh kolonialisme. Bagi bangsa Indonesia, tingkatan dinamis penyatuan masyarakat belum menunjukkan perkembangan kearah sifat kreatif, inovatif dan imajinatif.

Menurut Ani Sri Rahayu. (2017:47). Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berbagai perkembangan kehidupan dalam kenegaraan mengalami kemerosotan, karena dihadapkan pada kemelut kenegaraan sehingga tidak membawa pada kemajuan. Indonesia sampai sekarang masih belum mampu melepaskan diri dari keterikatan serta ketergantungan dengan Negara adidaya dalam merancang pembentukan  sosio-kultur yang mencerminkan lokalisasi karya seni, budaya, pendidikan, dan politik secara mandiri.

Dengan melihat kecepatan perkembangan social, kultur, dan ekonomi seperti sekarang, Kuntowijoyo dalam bukunya Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia (2017:117) berpendapat; sudah saatnya Indonesia menata diri dengan menyusun kekuatan secara terpadu melalui pembentukan solidaritas masyarakat agar kembali kokoh sebagaimana perjuangan awal ketika membentuk NKRI yang demokratis.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kuntowijo. Ust. Dr.Fahruddin Faiz MA, . dalam ngaji filsafat Marhaenisme Soekarno. (dipub: 26 Feb 2017). menjelaskan, sebelum ada Pancasila atau lahirnya dasar negara termasuk UUD 1945, ada fisi dan ideologi yang dibangun oleh Soekarno, yakni Marhaenisme yang ujungnya ialah Pancasila itu sendiri, dengan empat karakter pemikiran yang sangat kuat sebagai ciri utama pemikirannya. Diantaranya ialah;

Pertama, Kesatuan, dalam artian kita harus bersatu, jangan sampai terpecah atau ada kelas-kelas yang bertabrakan walau dalam keadaan apapun. Kedua, anti Imperealisme, yaitu kepekaan terhadap penjajahan, jangan mau dijajah dan jangan sampai ada penjajah dalam bentuk apapun. Ketiga, sosialisme, yang keberpihakannya bukan pada kelompok elit atau penguasa, tapi pada rakyat yang menekankan bahwa, kesejahteraan ialah milik bersama. Keempat, nasionalisme, rasa dekat dan rasa memiliki kepada negara guna membentuk satu kesatuan yang kokoh.

Dengan demikian, landasan politik dan rumusan kebijakan yang akan diwujudkan harus terbangun dari falsafah negara (Pancasila). Kemudian dipegang teguh oleh pemimpin negara sebagai penyandang amanat umat, agar semua aspek kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara kolektif, tapi juga sesuai dengan tuntutan nilai-nilai pancasila itu sendiri.

*Oleh: Syarifudin (Mahasiswa FAI-UMM, Aktivis IMM  Komisariat Tamaddun FAI)


Redaksi
Redaksi

Mari narasikan fikiran-fikiran anda melalui tulisan dan membaginya melalui website kami!

Bagikan di

Related posts

Leave a Comment