Tolak Omnibus Law, IMM Pacitan: DPR Hari Ini Adalah Dewan Penyusah Rakyat

Modernis.co, Pacitan – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pacitan menggelar aksi pengumpulan petisi 1000 tanda tangan menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di Gedung DPRD Pacitan, Kamis (08/10/2020). Aksi yang di pimpin langsung oleh Ketua IMM Pacitan Gemma Gita Reformasi ini, mengajak seluruh elemen masyarakat Pacitan mendukung mahasiswa untuk menolak  Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA). Gemma dalam orasinya menyatakan bahwa DPR hari ini adalah Dewan Penyusah Rakyat. Ia juga mempertanyakan pimpinan DPR hari ini yang mengesahkan Undang-undang Cilaka. UU tersebut dianggap memihak kapitalis dan tidak memihak kepada rakyat…

Baca Selengkapnya

Melalui BIUS, Millenial Beberkan Urgensi Pilkada Serentak

Modernis.co ,Tangsel – Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia. Menanggapi hal itu, Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI), M. Adhia Muzakki menilai Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. “Hasil kajian kami, dengan segala macam pertimbangan yang ada, Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan,” kata Adhia dalam sebuah diskusi bertajuk Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, di Urban Jajan, Situ…

Baca Selengkapnya

PW FL2MI BantenTolak RUU Omnibuslaw Ciptaker

Modernis.co Banten – Pengurus wilayah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (PW-FL2MI) Provinsi Banten layangkan surat pernyataan sikap secara terbuka terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI 5 Oktober 2020, Selasa (06/10/20). Dalam surat tersebut diketahui ada beberapa poin yang dicantumkan oleh PW FL2MI Banten terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut: Menolak hasil pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI tanggal 5 oktober 2020. Mengecam pihak-pihak yang menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR…

Baca Selengkapnya

Omnibus Law, Undang-Undang Tanpa Legitimasi

Modernis.co, Surabaya – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau omnibus law resmi disahkan oleh DPR RI pada 05/10/2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sidang rapat paripurna yang dihadiri sejumlah wakil rakyat secara mayoritas menyepakati adanya undang-udang cipta kerja atau omnibus law yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pertamanya sebagai presiden terpilih untuk kali kedua. Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI terpilih secara sigap merespon usulan ini dan memimpin lansung sidang parpurna DPR RI dan secara resmi menghasilkan omnibus law yang nantinya diproyeksikan sebagai payung hukum investasi…

Baca Selengkapnya

Pandangan ISMEI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

Modernis.co, Banten – “Ada Potensi Konflik Agraria dari Peluang Penyalahgunaan Pasal dalam UU Omnibus Law Terkait Dalil Percepatan Investasi” Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang pada tanggal 5 oktober 2020 kemarin telah disahkan menjadi Undang Undang melalui rapat paripurna DPR RI. Ada 11 klaster yang diatur dalam Undang Undang Omnibus Law diantaranya : Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenaga Kerjaan, Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan Sangsi, pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan serta Kawasan ekonomi. Pada dasarnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan Undang…

Baca Selengkapnya